Sunday, 20 April 2014

Breaking News

Kasus Dugaan Penyelewengan Pajak Ancora Ditangani KPK, Komisi III DPR Setuju!

JAKARTA, RIMANEWS- Anggota Panja Perpajakan Komisi III DPR, Syarifuddin Suding berjanji mendorong agar kasus dugaan penyelewengan pajak Ancora Mining Service dilimpahkan ke KPK.

"Pasti kasus Ancora itu akan kita dorong untuk dilimpahkan ke KPK. Tidak hanya sebatas kasus pajak 151 perusahaan saja. Perusahaan lain yang terkena kasus pajak kita minta agar dilakukan proses hukum oleh KPK. Panja akan melimpahkan ke KPK. Itu pasti," tegasnya kepada Jumat(4/2/2011).

Menurut politisi Partai Hanura ini, pelimpahan kasus Ancora ke KPK dimaksudkan agar KPK mengusut tuntas perusahaan milik Kepala BKPM Gita Wirjawan itu.

"Meskipun itu melibatkan perusahaan pejabat negara, tidak boleh ada perlakuan beda, semua warga negara sama di depan hukum. Itu amanat konstitusi. Tidak milih-milih orang dekat Istana. Hukum harus diberlakukan sama. Tidak ada pengecualian dalam undang-undang kita.Kalau dipetieskan oleh lembaga penegak hukum, kita akan persoalkan apa dasarnya sehingga kasus ini dipetieskan. Agar tidak ada kesan tebang pilih," tukasnya.

Seperti diberitakan, Ancora Mining Service dilaporkan ke Ditjen Pajak dan Panja Pajak Komisi III DPR terkait dugaan penyelewengan pajak pendapatan senilai Rp34,5 miliar oleh Forum Masyarakat Pecinta Keadilan (FMPK).

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tak segan mengusut kasus pajak Ancora jika terdapat unsur korupsi di baliknya.

Hal itu ditegaskan oleh Wakil Ketua KPK, M Jasin. "KPK akan menindaklanjuti kasus itu jika ada laporan terkait dugaan unsur korupsinya. Dugaan korupsi yang melibatkan pejabat negara atau penyelenggara negara itu sudah pasti diusut," tegas Jasin.

Namun, Jasin mengaku masih akan mengecek apakah sudah ada laporan yang masuk ke KPK terkait kasus pajak perusahaan milik Ketua BKPM Gita Wirjawan tersebut.

"Kita tunggu laporan dari masyarakat. Tapi saya sendiri belum tahu apa sudah ada laporan terkait ancora itu. Nanti saya akan cek dulu. Kalau ada, akan kita pilah-pilah, mana unsur korupsinya," tambahnya.(inil/ian)