Wednesday, 23 April 2014

Breaking News

Pimpinan Muhammadiyah Ingatkan, Kejadian di Mesir Bisa Menjalar ke Indonesia

JAKARTA-Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin memberikan warning atas peristiwa aksi demontrasi yang terjadi di Mesir dan Tunisia. Meski ia tak berharap kejadian Mesir terjadi di Indonesia, namun, harus menjadi perhatian serius.

"Jangan juga taken for granted, seolah-olah tidak menjalar ke Indonesia. Kalau saya, ini harus jadi pelajaran semua rezim yang berkuasa. Jangan takabur, jangan mengabaikan aspirasi rakyat. Betul-betul mengemban amanat rakyat. Pentingnya, kejujuran," kata Din Syamsuddin saat ditemui usai bertemu dengan Ketua DPR, Marzuki Alie, Selasa (01/02/2011).

Din mengaku prihatin atas perkembangan terkini yang terjadi di negara Mesir. Termasuk, rasa keprihatinannya atas peristiwa yang juga terjadi Tunisia. Peristiwa ini, diyakininya akan memiliki efek domino.

"Efek domino ke negara lain dan ini harus menjadi pelajaran bagi pemimpin di dunia ini. Jangan mengabaikan hak rakyat. Yang terjadi di Mesir, seperti itu, mengabaikan hak rakyat," jelas Din.

Mesir, bergejolak seperti saat ini, Din menegaskan, karena ada otoritarianisme, lembut maupun keras. Kemiskinan, kata Din lagi, juga menjadi penyebabnya.

Ketua Umum PP Muhammadiyah sekali lagi menyampaikan kritik keras kepada pemerintah. Dia mengatakan, sekarang ada kemungkaran besar dalam kehidupan bangsa dan negara.

Kemungkaran itu diakibatkan oleh banyak orang, tapi dalam kehidupan bersama, pemimpin nasional dianggap paling bertanggungjawab.

"Kemungkaran oleh banyak orang dalam kehidupan masyarakat tapi dalam kehidupan bersama pemimpin itu paling bertanggung jawab," katanya kepada wartawan usai menemui Ketua DPR Marzuki Ali di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (1/2/2011).

Oleh karen itu, kata Din, Muhammadiyah sebagai organisasi massa berbasis keagamaan tidak akan segan-segan melakukan perjuangan amar ma'ruf nahi munkar guna menyikapi kondisi tersebut.

Din tidak khawatir dengan tuduhan bahwa sebagai tokoh agama, dirinya dan juga tokoh-tokoh lintas agama yang sebelumnya menyebut pemerintah berbohong, dituding terlalu jauh mencampuri urusan politik.

"Itu adalah pandangan yang sempit yang berpandangan ormas keagamaan jangan masuki wilayah politik. Itu pandangan separatis yang memisahkan politik dari agama. Padahal dalam agama khususnya Islam dalam ajaran tauhid tidak ada pemisahan politik dan agama," katanya.

Lebih lanjut, Din menjelaskan politik yang dijalankan oleh Muhammadiyah bukanlah politik praktis yang tujuannya untuk merebut kekuasaan. Tetapi politik kebangsaan, politik dakwah yang bahkan sudah dimulai jauh sebelum Indonesia sebagai sebuah bangsa dan negara terbentuk.

"Muhammadiyah berpolitik kebangsaan menghadapi penjajahan Belanda, Muhammadiyah berpolitik dalam memperjuangkan nilai-nilai dasar bagi bangsa, itu semuanya politik. Itu namanya politik kebangsaan.”

“Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan amar ma'ruf nahi munkar, maka pemikiran itu bagi saya berbeda dengan kami dan pandangan Islam yang sebenarnya bukan seperti itu. Maka jangan pulalah ormas keagamaan, agamawan, tokoh agama dilarang untuk berbicara kemiskinan, dilarang bicara korupsi, bicara tentang  segala bentuk ketidakadilan

Kata Kunci