Saturday, 12 July 2014

Cari

Breaking News

Lokalisasi Ditutup, Nasib WTS & PTS Terkatung-katung

BLITAR, RIMANEWS - Bulan Juni 2011 ini, Komisi Pelarangan Prostitusi dan Penanganan Wanita Tuna Susila dan Pria Tuna Susila (KP3 WTS/PTS)  Kabupaten Blitar, Jawa Timur, secara resmi menutup seluruh tempat lokalisasi.

Hanya saja, pascapenutupan tersebut, ratusan Pekerja Seks Komersial yang tercatat sebagai pendatang, hingga kini belum diketahui nasibnya. Sebab program reintegrasi atau mengembalikan PSK ke dalam masyarakat hanya diperuntukkan bagi PSK yang berstatus sebagai warga Blitar. “Ini permasalahan yang sampai kini masih kami cari pemecahannya,” ujar Wakil Ketua KP3 Hendi Budi Yuantoro, kemarin.

Dari inventarisir data yang dilakukan KP3, dari 200-an PSK yang menghuni tiga lokalisasi di Kabupaten Blitar, 150 orang di antaranya merupakan pendatang. Selain dari Malang, Jember, dan Lumajang, tidak sedikit yang berasal  Kediri dan Nganjuk. Sementara sisanya adalah warga setempat. “Jumlah berasal dari Blitar sendiri memang lebih sedikit, “terang Hendi.

Sesuai prosedur yang telah dijalankan, seluruh PSK tanpa terkecuali telah memperoleh pembinaan. Mereka yang menyukai dunia salon mendapat pengetahuan tata cara merias dan semacamnya. Begitu juga yang lebih menyenangi menjahit, atau membuka usaha makanan, para PSK  dididik sesuai dengan ketrampilan yang dibutuhkan. “Tahapan ini sesuai amanat Perda dan semuanya udah kita lakukan, “terang Hendi.

KP3 juga masih akan memantau kelangsungan hidup para PSK ketika sudah benar-benar bergabung kembali kepada masyarakat. Selain menyiapkan program jaminan hidup (Jadup), kata Hendi, KP3 yang rencananya menggandeng stake holder juga akan membantu pemasaran dari  hasil ketrampilan para eks PSK. “Misalnya mereka yang membuat kerajinan sapu atau baju, kami akan bantu pemasaranya,” paparnya.

Namun perhatian hingga para eks PSK ini benar-benar terlepas dari kehidupan lamanya, hanya bisa diberikan kepada mereka yang tercatat sebagai warga Blitar. Sebab alokasi dana yang diperkirakan mencapai puluhan juta  itu bersumber pada APBD II yang sesuai salah satu klausulnya hanya diberikan kepada warga Blitar.

Untuk memecahkan persoalan ini, menurut Hendi KP3 akan meminta bantuan pemerintah Propinsi Jawa Timur, termasuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah asal para eks PSK tersebut. Sebab, 150 orang PSK tersebut merupakan warga Jawa Timur. “Kami berfikir, pemerintah propinsi yang bisa memberi jalan keluar. Dalam waktu dekat ini, kami akan menyurati pemerintah propinsi, “pungkas Hendi.

Penutupan Tanpa Relokasi

Sementara itu, penutupan pada Juni 2011 mendatang merupakan percepatan. Sebelumnya, KP3 berencana mengakhiri kegiatan prostitusi di Dusun Poluhan, Desa Kenadalrejo, Kecamatan Srengat dengan lainya menyusul. Namun dengan adanya SE Gubernur No. 460/16474/031/2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Women Traficcking, KP3 secara tegas juga menutup lokalisasi Tanggul, Desa Pasirharjo, Kecamatan Talun dan lokalisasi Ngreco, Desa Gampengrejo, Kecamatan Selorejo. Penutupan ini tanpa diikuti relokasi. “Jadi selaian Perda, acuan kita adalah SE Gubernur, “ujar Ketua KP3 Ali Mas’ud.

Meski tidak mengejutkan, keputusan tersebut cukup memberatkan bagi beberapa penghuni lokalisasi. Beberapa di antaranya mengeluhkan rencana pasti tersebut. Namun dengan persiapan yang sudah dilakukan KP3, termasuk adanya jaminan hidup hingga para eks PSK bisa hidup  mandiri, kata Ali, keluhan tersebut hilang dengan sendirinya. “Kami menepis rasa khawatir itu dengan pembinaan, “terangnya.

Selain penghuni lokalisasi, KP3 juga memperhatikan kelangsungan ekonomi yang berada di sekitarnya. Misalnya, warung, tempat parkir sepeda, yang dipastikan akan kehilangan penghasilan, juga akan dicarikan solusinya. “Sebab, tentunya dengan ditutupnya lokalisasi, warung-warung disana akan kehilangan penghasilan. Ini juga kita pikirkan,” pungkasnya.(ach/OZ/SI)