Thursday, 17 April 2014

Breaking News

Biaya Kuliah di Perguruan Tinggi Negeri Makin Mahal Dan Mencekik Rakyat. Pemerintah Mesti Tanggung Jawab!

BANDUNG, RIMANEWS-Pendidikan merupakan hak semua masyarakat, tapi kenyataan untuk bisa sekolah di jenjang perguruan tinggi termasuk di perguruan tinggi negeri (PTN) semakin hari semakin mahal.

Contoh kasus, untuk kuliah di Institut Teknologi Bandung (ITB), seorang mahasiswa harus merogoh kocek hingga Rp100 juta agar bisa lulus, atau sekitar Rp25 juta per tahun.

Uang sebesar itu dihabiskan mulai dari proses pendaftaran mahasiswa baru hingga diwisuda. "Normalnya, per mahasiswa membutuhkan Rp100 juta per empat tahun atau sejak masuk hingga lulus," ujar Wakil Rektor ITB Bidang Komunikasi Kemitraan dan Alumni Hasanudin Z Abiddin kepada wartawan di Gedung Rektorat ITB, Jalan Tamansari, Kamis (13/1/2011).

Tingginya biaya kuliah tersebut tentunya sangat memberatkan masyarakat di tengah melambungnya biaya hidup, mulai dari kenaikan harga bahan kebutuhan pokok, naiknya tarif dasar listrik hingga terus melambungnya harga bahan bakar minyak (BBM).

Dengan kondisi tersebut, pendidikan murah, khususnya jenjang pendidikan tinggi, yang dijanjikan pemerintah melalui kebijakan 20% alokasi anggaran pendidikan dalam APBN dan APBD ini, dipastikan tidak akan dirasakan
masyarakat.

Namun di sisi lain, penyelenggaran pendidikan murah juga menuai dilema bagi pengelola universitas negeri. Pasalnya, dengan status Badan Hukum Milik Negera (BHMN), universitas tidak lagi mendapat pasokan subsidi yang memadai dari pemerintah. Universitas negeri dituntut mencarisendiri sumber keuangannya.

Pada tahun-tahun sebelumnya, untuk mengatasi keterbatasan dana yang dimiliki, universitas mempunyai cara ampuh yakni membuka lebar penerimaan mahasiswa baru melalui jalur khusus di luar Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Tinggi (SNMPTN).

Para mahasiswa jalur khusus tersebut dikenakan biaya kuliah jauh lebih besar dibandingkan mahasiswa jalur reguler yang melalui SNMPTN. Mereka bisa dikenakan dana sumbangan pembangunan mulai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah tergantung kemampuan masing-masing. Dana yang diperoleh dari mahasiswa 'kaya' tersebut digunakan untuk mensubsidi mahasiswa 'miskin.

Namun mulai tahun ajaran 2011 ini cara tersebut tidak bisa lagi dengan leluasa dilakukan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 34/2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, PTN hanya dibolehkan menjaring mahasiswa baru melalui jalur khusus sebesar 40% sisanya harus lewat SNMPTN yang digelar secara nasional.

PTN pun dibebankan kewajiban untuk mengakomodasi mahasiswa kurang mampuuntuk tetap bisa kuliah. Seusai Peraturan Pemerintah No 66/2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, PTN wajib menampung 20% mahasiswa dari kalangan miskin dari total mahasiswa baru
yang diterimanya tiap tahun.

Hasanudin mengakui, hal tersebut cukup berat. Dengan asumsi jumlah mahasiswa baru sebanyak 3.300, untuk tahun ini ITB harus menanggung beban biaya kuliah sekitar 600 mahasiswa. "Dengan asumsi itu, ITB harus mencari mencari setidaknya Rp60 miliar untuk menanggung mahasiswa miskin," tandas Hasanudin.

ITB menghapuskan jalur khusus ini karena tidak mau disebut menjual kursi sebagai sumber pendapatan kampus. Karena itu, selain mengandalkan pendapatan dari mahasiswa reguler, ITB juga berupaya mencari sumber lain untuk membiayai mahasiswa 'miskin' tersebut.

Seperti dari program coorporate social responsibility (CSR), dana ikatan alumni (IA), kerja sama industri, kerja sama pemerintah daerah (pemda), serta kerja sama penelitian.

Hasan menegaskan, ITB terus berupaya mencari pendanaan untuk kelangsungan proses perkuliahan mahasiswa dan biaya operasional kampus. "Dana itu tanggung jawab kami, yang penting, siswa pintar tapi tidak punya uang dan ingin masuk ITB, daftar saja dulu, jangan takut," tukasnya.

Komitmen menanggung biaya mahasiswa 'miskin' juga ditunjukkan Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung. Rektor Unpad Bandung Ganjar Kurnia menegaskan, tahun ini akan menerima sekitar 500 mahasiswa baru dari jalur bidik misi yang merupakan program beasiswa pemerintah untuk mahasiswa tidak mampu.

"Kita khususkan program pemerintah kepada mahasiswa tidak mampu," ujar Rektor Unpad Ganjar Kurnia saat dihubungi wartawan, Kamis (13/1/2011). Unpad pun tetap membuka ujian jalur khusus sebanyak 40% yang dananya digunakan untuk menyubsidi mahasiswa 'miskin'.

Komitmen kedua PTN ternama di Bandung ini tentunya menjadi kabar gembira bagi para orang tua yang akan menyekolahkan putra-putrinya ke perguruan tinggi. Mudah-mudahan langkah ini diikuti pula PTN-PTN lain.

Di pihak lain, pemerintah pun bisa memenuhi janji untuk meningkatkan pendidikan anak bangsa. Sehingga cita-cita luhur mencerdaskan kehidupan bangsa yang diamanatkan UUD bisa secepatnya terwujud.(Ins)

Kata Kunci