Sunday, 20 April 2014

Breaking News

Refly Harun dan Mahkamah Konstitusi: Substansi Persoalan Mengabur ?

JAKARTA,RIMANEWS-  Kasus Refly Harun ternyata  memikat perhatian kalayak politik dan hukum Refly  sudah sangat tenar dikalangan para advokat. Terutama bagi mereka yang akan berperkara di Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab, Refly diketahui paling sering berperkara di MK.

"Kalau sudah berhadapan dengan Refly biasa teman-teman bilang 'wah rajanya MK'," ungkap Koordinator Forum Peduli Penegakan Hukum Indonesia (FPPHI), Chaidir Arif kepada INILAH.COM, Minggu (12/12/2010).

Namun, lanjut Chaidir, bukan berarti 'Rajanya MK' ini bermakna negatif. Tapi, karena keseringan Refly berperkara di MK saja sehingga dia dijuliki seperti itu. "Saking terkenalnya, juga dibilang 'pengacara khusus MK'," ungkapnya lagi.

Chaidir menilai, Refly bukanlah orang yang asing di MK. Sebab, Refly sering menangani kasus terutama terkait sengketa pemilukada yang ada di MK. "Banyak berperkara di MK dan cukup terkenal. Dia juga orangnya pandai, pintar," ujar Chaidir.

Ibarat roda tak selamanya di atas, kini 'Si Raja MK' kini sedang mengalami polemik hukum. Setelah tulisannya di koran harian Kompas tanggal 25 Oktober 2010 lalu dengan judul 'MK Masih Bersih?'
tidak bisa dibuktikannya.
Hiruk pikuk Refly Harun versus Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi isu memanas. Efek tulisan opini Refly Harun kemana-mana. Saling serang pun terjadi. Substansi persoalan justru kabur.

Situasi saat ini sejatinya dapat dihindari satu sama lain. Antara Refly Harun dan MK secara kelembagaan maupun para hakim MK. Tentunya jika semua pihak memiliki niat yang sama, untuk membersihkan MK dari praktik kotor suap dan sejenisnya.

Namun, niat sama tersebut, tidak dapat dijumpai dari hasil investigasi yang dilakukan Tim Independen bentukan Ketua MK Mahfud Md, yang juga diketuai Refly Harun, sang penulis opini 'Masih Bersihkan MK?’.

Tim Independen tidak menemukan secara konkret tiga tugas pokok yang harus dilakukan, yakni yang paling utama menemukan siapa hakim yang menerima suap. Tim hanya menemukan indikasi yang belum mengarah pada Sang Hakim.

Berpijak pada temuan itu pula, MK melaporkan Refly Harun, JR Saragih, dan Maheswara Prabandono dengan tudingan mereka mengetahui adanya percobaan penyuapan, namun tidak melaporkannnya kepada pihak berwajib. Situasi ini semakin runyam, karena MK juga berencana melaporkan Refly terkait pencemaran nama baik.

"Pencemaran nama baik, fitnah, itu hak. Boleh mengadukan atau tidak. Itu belum dibicarakan. Sekarang kami lakukan kewajiban. Sebelum kami dilaporkan ke KPK, ada begitu kok enggak dilaporkan. Karena menurut KUHP harus laporkan sehingga siapapun yang tahu dan tidak melaporkan, seharusnya ditangkap lebih dulu orangnya," ujar Mahfud Md.

Mahfud menandaskan, laporan ini bukan atas dasar marah atau pun kecewa terhadap Refly namun semata-mata untuk menjaga kehormatan MK.

Langkah MK ini bukan tanpa soal. Karena kalangan aktivis LSM menilai langkah MK merupakan sikap reaktif. "Langkah Ketua MK dan beberapa hakim MK terlihat emosional menerima hasil temuan tim investigasi. Yang justru menyerang balik hasil temuan," ujar Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti kepada INILAH.COM di Jakarta, Sabtu (11/12/2010).

Ray menyayangkan sikap tersebut karena lebih menyoroti kesimpulan yang tidak disimpulkan oleh tim yakni tidak adanya dugaan praktik suap kepada hakim MK. "Ironinya kesimpulan itu untuk menyerang saudara Refly," sesal Ray.

Ia berharap kepada Ketua MK Mahfud Md agar tetap berkomitmen untuk memberantas suap dan korupsi tidak hanya di lingkungan MK tetapi di seluruh bangsa ini.

Langkah Mahfud dan MK tak sepenuhnya salah. Karena bagaimanapun, pasca-tulisan Refly di Kompas, memunculkan asumsi lembaga mahkamah itu bisa disuap. Artinya, tak jauh berbeda dengan lembaga hukum lainnya. Dengan memperkarakan di KPK, jelas akan mencari titik terang ihwal suap di MK.

Namun di sisi lain, kesan reaktif yang muncul dari MK dan para hakim, juga sulit ditepis. Semangat Mahfud MD dan Hakim MK untuk menegakkan kehormatan lembaga nyaris tertutup dengan kesan MK yang tidak terima dengan tudingan suap.

Walau demikian, Refly Harun yang menulis secara gamblang terkait upaya suap terhadap Hakim MK juga harus menjadi pelajaran bersama. Semangat memberantas praktif mafia peradilan tidak semata-mata berbekal feeling atau rumor semata. Karena bagaimanapun hal ini telah masuk ranah hukum. “Saya pribadi melihat Refly masih punya idealisme. Tapi ada keteledoran,” kata Todung Mulya Lubis, praktisi hukum.

Ketua Kelompok Fraksi PKS Komisi III DPR RI Nasir Djamil berharap agar MK dan Hakim MK Akil Mukhtar tidak melaporkan Refly harun ke polisi dengan dugaan melakukan pencemaran nama baik melalui tulisannya di harian Kompas.

"Karena niat Refly barangkali baik, cuma caranya kurang bijaksana dan terkesan subjektif,'' ujarnya.