Pro-Kontra Pemindahan Ibukota Sudah Politis, Dua Tahun Lagi DIputuskan Istana?
Penulis :
Penyunting :
2542    0

Dokumentasi Rima

JAKARTA,RIMANEWS- Pemindahan ibukota menjadi isu politis. Rencana pemindahan ibukota Jakarta terus mendapatkan sorot dari kalangan masyarakat, baik yang pro dan kontra. Namun rencana itu akan diputuskan oleh pemerintah pusat paling lambat dua tahun ke depan.

"Kami masih terus mengkaji dari seluruh aspek yang ada. Tentunya dengan memilih tiga opsi yang terbaik secara ekonomi dan sosial," kata Staf Khusus Presiden Bidang Otonomi Daerah, Velix Wanggai, dalam diskusi tentang rencana pemindahan ibukota, di Jakarta, Sabtu 11 Desember 2010

Menurutnya dari tiga opsi yang diberikan Presiden SBY.  Pertama, hanya memindahkan pusat pemerintahan saja. Kedua, memindahkan pusat perintahan dan pusat perekomian. Ketiga,tidak perlu pemindahan ibukota. "Kami diberi target waktu melakukan kajian selama dua tahun, setelah itu akan diputuskan dari tiga opsi tersebut," kata dia.

Ia mengaku pemindahan ibukota harus memperhatikan proses aspek politik dan eksekutif. Artinya perlu adanya payung hukum ketika dilakukan pemindahan ibukota. "Tentunya ada suatu pilihan dari tiga opsi itu, yakni sebuah skenario moderat, radikal, dan ideal," ujarnya.

Menurutnya, pemilihan kota di Pulau Jawa cukup relevan. Karena dari jarak Jakarta yang kurang lebih 100 kilometer. Agar tidak terlalu besar biayanya. Tentunya tempat yang dipilih juga tidak berpontensi atau kecil kemungkinan terjadi bencana alam, seperti gempa dan tsunami.

Pengamat Perkotaan Wicaksono Serosa dengan tegas menolak rencana pemindahan ibukota Jakarta ke kota lainnya. Menurut dia, sebaiknya pemindahan ibukota ditunda terlebih dahulu. "Harus ada pertimbangan dari segi pragmatis ekonomi, karena biaya sangat mahal. Lebih baik dana itu digunakan untuk membangun infrastruktur di Jakarta, seperti MRT, Subway, dan Busway," katanya.

Biaya pemindahan ibukota untuk lahan saja membutuh dana Rp200 triliun, di mana lahan yang digunakan minimal 10 ribu hektar.

Mungkin, kata dia, saat ini banyak orang yang mendukung pemindahan ibukota. Namun dalam jangka waktu 5-10 tahun ke depan setelah dilakukan pemindahan, masyarakat akan merasa kesal. Pasalnya pemerintah akan terkesan mementingkan diri sendiri, dengan menggunakan dana untuk membangun istana negara, rumah pejabat, serta membangun gedung-gendung pemerintahan baru.

"Jauh lebih baik uang itu digunakan membangun infrastruktur di kota-kota lain, agar terjadi pembangunan yang merata. Sehingga tidak memancing dan mendorong penduduk desa untuk ke Jakarta," katanya.

Hal senada juga diungkapkan Pengamat Transportasi Darmaningtyas. Ia menilai pemindahan ibukota tidak terlepas adanya kesenjangan sosial dan ketidakmerataan pembangunan antara Jakarta dengan kota-kota lainnya.

Daripada pemindahan ibukota, jauh lebih baik jika setiap departemen dipindahkan ke masing-masing daerah. Misalnya ESDM di Kalimantan, PU di Papua, BUMN di Bandung. "Maka akan merata pembangunannya dan lebih terperhatikan," katanya.

Ia juga menyoroti adanya pembangunan Jembatan Selat Sunda yang dinilai akan membuat mobilitas penduduk di Sumatera akan lebih mudah ke Pulau Jawa khususnya Jakarta. "Tentu beban Jakarta semakin berat. Karena sifat orang kita selalu ingin dekat dengan pusat pemerintah dan kekuasaan," katanya.

Jika memang benar Jembatan selat Sunda terealisasikan, tak ayal pemindahan Ibukota akan dilakukan. "Beban di Jakarta semakin bertambah besar sementara kota-kota lainnya pembangunan tertinggal," tutur dia.

12 Kota

Isu pemindahan ibukota terus bergulir di masyarakat mulai dari yang pro dan kontra. Ada beberapa daerah baru yang diusulkan menjadi pengganti Jakarta sebagai ibukota selain Jonggol dan Palangka Raya.

"Dari beberapa masukan yang ada, ada beberapa nama yang dinilai cukup relevan. Baik itu di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa. Seperti Sentul, Karawang, Lebak, Kuningan, Indramayu, dan Cirebon," kata Staf Khusus Presiden Bidang Otonomi Daerah, Velix Wanggai, dalam diskusi tentang ibukota, di Jakarta, Sabtu 11 Desember 2010.

Menurutnya, pemilihan kota di Pulau Jawa cukup relevan. Karena dari jarak Jakarta yang kurang lebih 100 kilometer. Agar tidak terlalu jauh biayanya.

Velix menjelaskan, selain daerah tersebut, ada juga beberapa daerah di Jawa seperti Purwokerto yang dinilai cukup bagus dari segi infrastruktur. Ditambah lagi dengan kondisi iklimnya yang cukup nyaman. Bahkan kawasan Baturaden diusulkan menjadi kantor presiden. "Di Purwokerto bisa dibangun bandara dan dekat akses pelabuhan di Cilacap," ujarnya.

Selain pilihan kota di Pulau Jawa, lanjut Velix, juga ada pilihan kota di luar Jawa. Seperti Palangka Raya, Sulawewsi Barat, Lampung, dan Jayapura.

Meski demikian, hingga saat ini belum ada keputusan mengenai kota yang akan dipilih. Menurut Velix, Presiden mengusulkan ada tiga pilihan mengenai wacana pemindahan ibukota ini. Pertama, pusat pemerintahan dan perekonomian dipindah. Kedua hanya pemerintahan saja. Ketiga, tidak pindah dengan catatan membangun transportasi publik yang memadai.

Staf ahli Menko Perekonomian, Budi Santoso, mengatakan di Pulau Jawa cukup mengalami penurunan dari segi hutan. tahun ini berkurang sekitar 21 persen. Sedangkan lahan pemukiman bertambah 149 persen. "Tentunya ini harus menjadi pertimbangan juga. Belum lagi banyak daerah di Pulau Jawa mengalami debit air," kata Budi.

Namun, menurut Budi, ada beberapa daerah di Jawa dari segi hutan maupun sumber daya air masih memadai. Salah satunya Pacitan, Magelang, Purwokerto, dan Banten. "Kalau kita tetap bertahan di Jakarta, tak ayal 2020 sampai 2050 Jakarta akan tengelam karena penurunan lahan," jelasnya.

Penggagas Kaukus Parlemen untuk Pindah Ibukota, Teguh Juwarno, menyatakan pindah Ibukota memang mahal. Namun kerugian dari mempertahankan Jakarta sebagai Ibukota jauh lebih banyak.

"Dibanding kerugian semua berpusat di Jakarta, lebih sedikit jika pindah Ibukota," kata Teguh di Jakarta, Kamis 28 Oktober 2010.

Selain lebih menguntungkan secara jangka panjang, Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional itu menyatakan, pemindahan ini sebuah langkah memaksa rekayasa sosial. Jakarta tidak lagi dipenatkan kehidupan politik dan pengambilan kebijakan.

Itulah alasan Teguh mendukung ide pemindahan ibukota ini. "Pemindahan ibukota komitmen kami di PAN bahkan mengajak lintas fraksi agar pemindahan secara matang, menyusun naskah akademik," katanya. "Kami akan maju ke Badan Musyawarah dan Badan Legislasi agar rancangan Undang-undang ini jadi Prolegnas."

Teguh membayangkan, ibukota baru tidak di Jawa. "Kalau kita lihat, pindah ke Jawa terjadi kerusakan lahan pertanian terbaik kita," katanya. Jadi, kalau ingin mengembangkan Indonesia, "pindahkan ibukota pemerintahan ke luar Jawa."

Jokowi Belum Presiden Terpilih -dibaca 2713 kali