YOGYAKARTA,RIMANEWS- Sosiolog UGM Arie Sudjito menyatakan, jika gubernur dipilih DPRD, itu baik saja. Gubernur mungkin harus masa transisi untuk disiapkan dulu. Dipilih oleh DPRD tapi pemilihannya harus terbuka, disaksikan publik. Jangan gunakan voting tertutup supaya tahu kualitas dan publik bisa menyaksikan dan mengawasi.
Menurutnya, hal ini sekaligus juga menantang reformasi partai. Kalau partai tidak juga mereformasi diri, parlemen juga tidak mereformasi diri ya bisa jadi akan payah.Draf RUU Pilkada yang tengah berada di tangan Kemendagri memiliki tiga opsi, salah satunya membuka kemungkinan gubernur dipilih oleh DPRD. Konsep ini bisa dipikirkan lebih lanjut. Yang penting, bila gubernur dipilih oleh DPRD harus ada jaminan tidak adanya transaksi politik yang bisa membawa konsekuensi kongkalikong.
"Ini memang lebih murah, murah secara operasional, tapi mahal risiko politik jika parlemen tidak berubah," kata pengamat politik dari UGM, Arie Sudjito.
Parlemen sebagai lembaga representatif, menurut Arie, harus mereformasi diri. Jika masih didominasi kepentingan parpol dalam memilih gubernur dan wakilnya, maka tidak akan membawa demokrasi substantif yang baik.
Jika gubernur dipilih DPRD yang paling penting kalau dipilih DPRD harus ada jaminan tidak ada transaksi politik yang bisa membawa konsekuensi pada kongkalingkong, sekongkolan saat menjalankan pemerintahan.''Ini memang lebih murah, murah secara operasional, tapi mahal risiko politik jika parlemen tidak berubah. Parlemen sebagai lembaga representasi dari parpol yang duduk karena mewakili rakyat, harus bisa mereformasi diri. Kalau parlemen hanya sekadar representasikan diri dari partai, maka itu persis Orba. Kalau mau mereform, kemudian lembaga seperti DPR cukup kredibel dan memiliki akuntabilitas yang baik, maka itu bisa memiliki legitimasi,''ujarnya. (Dtk/JH)