Sunday, 13 July 2014

Cari

Breaking News

Prihatin Terhadap Nasib Korban Musibah, DPR Batalkan Semua Kunker ke LN Hingga Akhir 2010

JAKARTA, RIMANEWS – Banyaknya kritik dan hujatan yang dialamatkan kepada anggota dewan yang memiliki agenda ke Luar Negeri (LN) entah dengan tujuan studi banding ataupun untuk perumusan undang-undang (RUU). Akibatnya, agenda itu dibatalkan sampai akhir 2010. Hal ini disampaikan langsung Wakil Ketua Komisi XI Achsanul Qosasi. Penundaan sementara itu, sebagai bentuk prihatin atas rentetan segala musibah yang menimpa negeri ini.

"Nggak ada lagi kunjungan kerja ke luar negeri di sisa 2010 ini," kata Wakil Ketua Komisi XI Achsanul Qosasi di Jakarta kemarin (15/11). Menurut dia, hampir semua fraksi telah melarang anggotanya untuk melakukan kunker ke luar negeri. "Ini merupakan bentuk rasa prihatin dengan serentetan bencana yang melanda kita," imbuh kader Partai Demokrat itu.

Komisi XI sebenarnya memiliki agenda kunker ke Swiss dan Jepang terkait dengan perumusan RUU Transfer Dana. Sementara itu, dalam pembahasan RUU Akuntan Publik, komisi XI telah memutuskan untuk bertandang ke Amerika Serikat. Semuanya direncanakan pada 2010. Tapi, sampai persetujuan pimpinan dewan diberikan, belum ada tanggal pasti keberangkatan.

Sampai akhirnya, internal komisi XI memutuskan untuk menunda dua rencana kunker tersebut. Menurut Achsanul, begitu kondisi sudah normal, komisi XI melanjutkan rencana kunker itu. Mungkin sekitar awal 2011. "Bagaimanapun, kunker ini penting sekali," tegasnya.

Sebelumnya, Komisi II DPR juga memastikan untuk menunda dua paket kunkernya ke Tiongkok (1-6 November 2010) dan India (8-14 November 2010). Di setiap negara tersebut, mereka akan melakukan studi otonomi daerah, informasi sistem kependudukan, dan pengelolaan daerah perbatasan. Yang terbaru, rencana Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) untuk studi banding ke Belanda pada 15-19 November juga gagal. Mayoritas anggotanya dilarang fraksi untuk berangkat dalam kunker yang dibiayai dana hibah Asian Development Bank (ADB) dari pemerintah Belanda itu.

Agenda ke Belanda tersebut merupakan program yang pelaksanaannya tidak bisa diundur. Dengan adanya pembatalan itu, program tersebut otomatis hangus. Badan Legislasi (Baleg) juga dikabarkan berangkat ke Belanda pada 8-14 November 2010 untuk pembahasan RUU Bantuan Hukum. Mereka juga akan ke Jerman sehubungan dengan RUU Mahkamah Konstitusi (MK).

Tapi, Wakil Ketua Baleg Ida Fauziyah mengatakan, Baleg belum pernah membicarakan untuk pergi ke luar negeri. Meskipun dalam setiap pembahasan RUU, alokasi anggarannya memang ada. "Kami memutuskan untuk tidak menggunakannya," tegas Ida. Wakil Ketua DPR Anis Matta mengungkapkan, pimpinan belum menerima pengajuan izin baru dari alat kelengkapan untuk kunker ke luar negeri. "Setelah BAKN, belum ada lagi yang mengajukan izin baru," kata Sekjen DPP PKS itu. [mam]

Kata Kunci