Sunday, 20 April 2014

Breaking News

Kalangan DPR ke Yunani, Tak Punya Urat malu. Dasar Amoral, Ndeso !

Rencana Badan Kehormatan (BK) DPR melakukan studi banding ke Yunani Sabtu (23/10) besok, terus menuai kontroversi. Antarpimpinan DPR saling lempar tanggungjawab. Siapa yang salah?

Pimpinan DPR sejatinya memiliki kewenangan untuk mengabulkan atau menolak proposal yang diajukan alat kelengkapan DPR dalam hal kunjungan studi banding ke luar negeri. Namun, dalam kasus kunjungan BK ke Yunani, semua pimpinan DPR melempar tanggungjawab.

Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengaku bukan dirinya yang mengizinkan BK DPR berkunjung ke Yunani. Karena, setiap kunjungan alat kelengkapan DPR terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari pimpinan DPR.

"Saya tidak memberi izin. Bagi saya BK sederhana saja, kalau aturan tatib dan juga MD3 diterapkan secara apa adanya sebenarnya persoalan yang menyangkut beberapa anggota bisa diselesaikan secara gampang," katanya di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Pramono mengaku, dia telah menolak memberi persetujuan sebanyak tiga kali proposal dari alat kelengkapan tentang kunjungan ke Luar Negeri. "Saya sudah menolak tiga kali rencana kunjungan, dan itu sudah disepakati pimpinan dan anggota komisi, tidak ada masalah," cetusnya.

Menurut dia, yang paling mendasar saat melakukan kunjungan ke luar negeri harus ada term of reference (TOR) terkait manfaat kunjungan serta tujuannya. "Kalau dilakukan sesuai proporsi, saya yakin publik juga bisa memahami itu. Tidak semua studi banding salah," tegasnya.

Namun Pramono mengaku yang sering terjadi justru kunjungan ke Luar Negeri yang tidak memberi manfaat apa-apa khususnya terkait penyusunan undang-undang. Terkait kunjungan BK DPR ke Yunani yang bertujuan studi banding tentang etika, menurut Pramono, sebenarnya tidak perlu dilakukan.

"Karena etika dan budaya itu tentunya juga tercemin dalam aturan kita. Kalau untuk hal yang berkaitan itu, ya peraturannya diterapkan, ga perlu belajar apa-apa, karena sudah tahu, kalau salah ya salah, harus dihukum," tegasnya.

Sementara terpisah Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso juga mengaku bukan dirinya yang menyetujui keberangkatan BK ke Yunani. "Bisa saja pimpinan setuju, tapi saya lupa. Kalau tak salah ingat yang terkait dengan BK, kalau nggak, Pak Taufik Kurniawan atau Pak Marzuki Alie," katanya. Priyo sendiri menangani Komisi I, II, dan III.

Justru Priyo berharap agar publik berpraduga baik saja, jangan terlalu minor dulu mengapa memilih Yunani. "Tapi prinsipnya kami tidak memiliki wewenang untuk mencoret. Misalnya kalau BK tidak pernah ke LN pimpinan tidak enak hati," aku Priyo.

Ia menegaskan, Pimpinan DPR tidak bisa semena-mena membatalkan kunjungan ke Luar Negeri tanpa alasan yang legal. "Sejauh mereka belum kunjungan, sementara yang lain sudah melakukan kunjungan, pastilah kita tidak enak hati mencoretnya," katanya.

Hanya saja Priyo menegaskan, setiap kunjungan ke Luar Negeri, harus dipublikasikan ke publik. "Apa maksud dan tujuan disampaikan. Ini berlaku umum untuk seluruh alat kelengkapan," tandasnya. Priyo mengaku dirinya pernah mencoret keberangkatan Komisi III ke Kanada.

Sementara Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan pemberian izin ke BK untuk kunjungan ke Yunani, merupakan keputusan kolektif pimpinan DPR. "Itu (Keberangkatan BK) keputusan bersama," katanya.

Saling tuding siapa yang bertanggungjawab memberi izin soal keberangkatan BK ke Yunani, menunjukkan manajemen organisasi DPR masih berantakan. Kasus keberangkatan BK ke Yunani membuktikan argumentasi yang masih lemah secara akademik dan politis. Kunjungan BK ke Yunani tak lebih hanya pelesiran dengan akomodasi uang rakyat. Sungguh ironi.

M. Syahrul SH

Syahrul10@yahoo.com