Mantan KSAD Tyasno: SBY Kehilangan Kontrol. Terus Hadapi Kritik Para Jenderal Seniornya

JAKARTA,RIMANEWS-Terus menerus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendapat kritikan tajam dari sejumlah kalangan, termasuk para jenderal seniornya. SBY dinilai mulai kehilangan kontrol dalam memimpin bangsa dan negeri ini.

Situasi dan kondisi di tengah masyarakat semakin berantakan, tidak menentu, dan lepas kontrol, karena presiden menganggap tidak ada masalah, presiden menganggap semua baik-baik saja.

"Dan saya jadi merasa seperti tidak ada kepemimpinan di negeri ini, seperti tidak ada pemerintahan," kata Jenderal (pur) Tyasno Sudarto, mantan KSAD.

"Yang saya lihat, pemerintah membiarkan rakyatnya mencari solusi sendiri atas permasalahan yang timbul. Tanpa ada arahan dari pemerintah, tidak ada kepedulian," kata Tyasno, Rabu (1/9).

Tyasno mengingatkan, jika kondisi buruk ini dibiarkan terus akan jelas berbahaya. Dan akan terjadi anarkisme dan akhirnya menimbulkan berbagai konflik.

"Pemerintah yang seharusnya jadi abdi masyarakat malah mengabaikan konflik yang timbul, akhirnya masyarakat muak dan tidak lagi percaya pada pemerintah terlebih pada pemimpinnya," tegasnya dengan nada serius.

Dalam kaitan ini, Buya Ahmad Syafii Maarif, Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Amien Rais, Prof Mochtar Pabottingi dari LIPI, Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD), dan Diskusi Panel Ahli Harian ‘’Kompas’’ menegaskan bahwa di era kekuasaan SBY-Boed, pemerintahan kacau, reformasi kehilangan fokus dan mati suri, ekonomi makin merisaukan dan kehilangan arah, rakyat tidak sejahtera, neoliberalisme menguat, kemiskinan meluas dan korupsi merajalela serta jurang kaya-miskin melebar pula. Tanggung jawab siapa tertinggi?

Reformasi tampil sebagai yang paling bermasalah dan Mochtar Pabottinggi mengistilahkan bahwa era upaya reformasi Indonesia tersebut sedang dilanda 'tujuh puso'.

"Upaya reformasi paling bermasalah, program-programnya paling rancu dan kacau, moralitas rendah, dan laku para pelaksana negara paling buruk," katanya saat tampil sebagai keynote speech dalam seminar LIPI bertajuk "Membangun Rumah Indonesia, Memihak Bangsa Sendiri", di Jakarta, Selasa (3/8/2010).

Ketujuh puso yang dimaksud Mochtar adalah politik tanpa politik, hukum tanpa keadilan, negara tanpa nasional, demokrasi tanpa demokrasi, ekonomi tanpa keberpihakan, kekuasaan tanpa kepemimpinan, dan Indonesia tanpa keindonesiaan.

Mengapa politik tanpa politik? Menurut Prof Mochtar, pemahaman kerja politik berdasarkan pemikiran Aristoteles adalah kegiatan melaksanakan dan meluaskan kebajikan umum. Namuan, kenyataannya, kata Mochtar, di penghujung orde bar apalagi di era reformasi, keadilan dan kebijakan sebagai ruh politik tersebut sudah terkikis.

"Karena ketika itu pemahaman tentang makna dan kerja politik pada mayoritas pemain di panggung politik sudah melenceng jauh, berbalikan dari semestinya," katanya.

Keterkikisan makna juga terjadi dalam bidang hukum. Menurut Prof Mochtar, hukum kehilangan ruh dalam tiga jalur. Pertama, hukum dipisahkan dari prinsip "dari, oleh, dan untuk rakyat".

Kedua, hukum dikerdilkan menjadi hanya aturan yang saban waktu dapat dimainkan kepentingan penguasa. Dan ketiga, lembaga-lembaga peradilan, kepolisian, maupun para pengacara memberlakukan sebagian besar kasus hukum yang dihadapi sebagai komoditi yang diperjual-belikan.

Pengalaman politik yang tanpa kebajikan dan hukum tanpa keadilan tersebut kemudian dikatakan sebagai puso ketiga karena pelaksanaan negara tidak mengindahkan nation.

"Kasus DOM di Aceh, penghilangan aktivis, Bank Century, semua itu mengkhianati nation," kata Prof Mochtar.

Begitu pun dengan penerapan demokrasi yang menurut Mochtar sepanjang 12 tahun terakhir tidak satupun dari lima prinsip demokrasi yakni kesetaraan, kebebasan, keadilan, rasionalitas, dan supremasi hukum berhasil dipenuhi. Ekonomi Indonesia pun, menurut Mochtar, tidak lagi berpihak kepada sektor pertanian dan perikanan.

"Terus merendahkan nilai tukar hasil pertanian rakyat," katanya.

Juga yang paling celaka, tidak ada pemimpin di jajaran eksekutif dan pucuknya yang mampu mengambil langkah-langkah konkret untuk membenahi kehidupan rakyat.

"Dari hari ke hari tiada hentinya saling melempar tanggung jawab," ujarnya.

Dengan demikian, keenam puso yang telah dijelaskan tersebut menunjukkan bahwa rakyat bukan lagi pemilik Tanah Air.

"Indonesia yang kita lihat kini tidak lagi punya ruh," kata Mochtar. Maka, lengkaplah sudah puso ketujuh, Indonesia tanpa keindonesiaan.(BY/BT)