Friday, 25 April 2014

Breaking News

Kasus Cucu Pendiri Astra Group,William Soeryadjaya Menyeret mantan Ketua Umum PAN, Soetrisno Bachir

JAKARTA,RIMANEWS- Dugaan korupsi yang menjerat Aditya Wisnuwardhana, cucu pendiri Astra Group almarhum William Soeryadjaya, juga menyeret mantan Ketua Umum PAN, Soetrisno Bachir (SB). Ia dituduh Jaksa Penuntut Umum (JPU) menerima aliran dana korupsi.

Menanggapi tudingan tersebut, SB malah balik bertanya dan menyayangkan tindakan oknum aparat penegak hukum.

"Itu kan uang pribadi saya yang saya pinjamkan. Ketika ada pembayaran kepada saya, kenapa saya malah dituduh menerima uang yang tidak sah dan merugikan negara?" kata SB seperti ditirukan kuasa hukumnya, M Faiz.

Hal itu disampaikan Faiz dalam konferensi pers di kantor Edward Soeryadjaja, ayah Aditya, Jalan Teluk Betung 39 Jakarta, Senin, (30/8/2010).

SB menyampaikan hal tersebut lewat sambungan telepon internasional karena sedang ibadah Umroh di Mekkah, Arab Saudi. Menurut SB, ia bersama Edward Soeryadjaya adalah pemegang saham Precious Treasure Global Inc (PTGI). PTGI memberikan pinjaman kepada Tristar Global Holdings Company (TGHC) sebesar US$ 25 juta.

Berdasarkan perjanjian antara keduanya per 16 September 2007, Untaryo dkk menjaminkan seluruh saham mereka di TGHC di ETRL kepada PTGI.

"Setelah dilakukan eksekusi jaminan terhadap kepada Untaryo dkk, manajemen. ETRL lalu membayar kewajiban TGHC kepada beberapa pihak. 2 Kali penerimaan uang sebagaimana ramai diberitakan merupakan pembayaran bunga uang pinjaman yang telah disepakati," tambahnya.

Aditya dituntut 11 tahun penjara karena dinilai jaksa melakukan korupsi ladang minyak Blok Ramba di Sumatera Selatan, yang merugikan negara sebanyak US$ 9,6 juta.

Selain dituntut 11 tahun, putra taipan Edward Soeryadjaya juga dikenakan denda sebesar Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan penjara. Aditya juga dituntut membayar ganti rugi sebesar US$ 800 ribu, bila tidak dipenuhi harus diganti dengan pidana 5 tahun penjara.

Aditya dinilai jaksa terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan penggelapan uang sebagaimana pasal 2 Ayat (1), Pasal 18 Undang-Udang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor serta pasal 372 UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pencucian Uang.

"Tindakan onkum yang mengaku sebagai penegak hukum seperti ini tidak bisa ditolerir. Karena telah merusak program pemerintah yang mengedepankan penghormatan kepada kepastian hukum. Bukan hukum digunakan sebagai alat untuk tujuan mengebiri orang lain demi kepentingan pihak tertentu," tutupnya.


Sebelumnya, terdakwa kasus dugaan korupsi pengelolaan ladang minyak Blok Ramba, Sumsel, Aditya Wisnuwardhana, tidak ditahan oleh kejaksaan. Padahal di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, cucu pendiri PT Astra International, almarhum William Soeryadjaya, ini sudah dituntut 11 tahun penjara.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Kosupsi, Johan Budi SP, mengatakan, hal seperti itu belum pernah terjadi di institusinya.

"Selama ini belum pernah ada. Pasti sudah ditahan," kata Johan kepada wartawan di Gedung KPK, Jl Rasuna Said, Kuningan, Jaksel, Jumat (27/8/2010).

Johan menambahkan, memang tidak semua orang ketika ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, langsung ditahan. Namun, ia memastikan jika tersangka sudah masuk ke pengadilan alias menjadi terdakwa, pasti sudah ditahan.

Johan menjelaskan, soal penahanan itu adalah penilaian subjektif penyidik, yakni apakah tersangka dinilai akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatannya. Di samping itu juga alasan objektif berdasarkan KUHAP, yakni ancaman hukuman tersangka di atas 5 tahun.

"Jadi tidak ada yang dilanggar, kalau tidak ditahan," kata Johan.

Sebelumnya, Aditya dan rekannya Fransiscus Dewana Darmapuspita, dituntut 11 tahun penjara dan denda sebesar Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan penjara. Keduanya juga dituntut membayar ganti rugi sebesar US$ 800 ribu, yang bila tidak dipenuhi harus diganti dengan pidana 5 tahun penjara.

Keduanya dinilai jaksa terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan penggelapan uang sebagaimana pasal 2 Ayat (1), Pasal 18 Undang-Udang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor, serta pasal 372 UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pencucian Uang. Total kerugian negara dalam kasus ini ditaksir sebasar US$ 9,6 juta.

Bantah

Pemegang saham Precious Treasure Global Inc (PTGI) Mohammad Soetrisno Bachir membantah jika menerima aliran dana dari Elnusa Tristar Ramba Limited (ETRL), terkait dengan sengketa dugaan tindak pidana korupsi dan penggelapan uang dalam pengelolaan ladang minyak Blok Ramba di Sumatera Selatan.

Dua kali pembayaran uang yang dilakukan manajemen ETRL kepada pihaknya, menurutnya, merupakan pembayaran bunga pinjaman yang memang telah disepakati dan diambil bukan dari dana ETRL, melainkan dari hasil bersih (nett take) milik Tristar Global Holdings Corporation (TGHC) yang memang berkewajiban membayar.

Dia menegaskan sama sekali tidak ada uang negara dan menyatakan keheranannya mengapa dana yang diperolehnya sejumlah US$400.072 pada 4 September 2008 dan US$387.949 pada 25 September 2008 itu dikaitkan dengan kerugian negara.

"Itu kan uang pribadi saya yang saya pinjamkan. Ketika ada pembayaran kepada saya, kenapa malah dituduh menerima uang yang tidak sah dan merugikan negara?" hal itu diungkapkannya melalui rilis resmi yang disampaikan juru bicara penasihat hukum, M. Faiz, kemarin.

Dengan demikian, menurutnya, tindakan Direktur ETRL Aditya Wisnuwardhana Seky Soeryadjaya dan Franciscus Dewana Darmapuspita yang melakukan pembayaran ke pemilik rekening tersebut merupakan tindakan yang bertanggung jawab dan dinilai tidak dapat dikategorikan sebagai penggelapan dan pencucian uang.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pidana No.259/Pid.B/2010/PN.JKT.PST mendakwa Aditya dan Franciscus melakukan korupsi pengelolaan ladang minyak Blok Ramba di Sumatera Selatan yang merugikan negara senilai US$9,6 juta.

Dalam tuntutannya, JPU menyebut-nyebut terdakwa mengambil alih manajemen ETRL dan ingin mengusasi 100% manajemen ETRL dengan maksud untuk memiliki dana operasional dari nett take pengelolaan Blok Ramba.

Menurut JPU, kedua terdakwa selaku direksi ETRL telah mengambil alih saham TGHC dan manajemen ETRL secara paksa, termasuk mengambil dana operasional ETRL di BNI cabang Musi Palembang sebanyak US$10 juta.

Dalam dakwaanya, uang itu dinyatakan telah dialihkan terdakwa I dan II itu kepada Sutrisno Bachir per tanggal 4 September 2008 senilai US$400.072, kepada Rodyk & Davidson LLP pada 16 September 2008 sebesar US$137.432, Stamford Law Corporation pada 16 September 2008 sebesar US$17 juta, Manwani Santos Tekchand pada 22 September 2008 sebesar US$1,239 juta, serta pada 25 September 2008 sebesar US$387.949 diberikan kembali ke Soetrisno Bachir.

Karena itu, menurut JPU, nett take yang menjadi hak TGHC sejak September 2008 hingga Mei 2009 tidak lagi masuk rekening TGHC tetapi ke rekening PTGI sehingga terjadi kerugian.

Atas perbuatannya Aditya dan Franciscus diancam pidana pasal 2 ayat 1 Pasal 18 Undang-Udang No.31 Tahun 1999 tentang Tipikor. Selain itu diancam pidana pasal Pencucian uang No.15 Tahun 2002. Saat ini  persidangannya tengah berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.(*)