Saturday, 19 April 2014

Breaking News

Hendri Saparini: Kebijakan Tata Kelola Energi Pemerintah Masih Sangat Buruk

JAKARTA, RIMANEWS-Kebijakan untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dinilai sangat memberatkan kehidupan rakyat yang saat ini masih dibelit berbagi kesulitan ekonomi. Semestinya setiap kebijakan itu memberikan manfaat. Tidak hanya membatasi subsidi BBM yang untungnya adalah penghematan anggaran. Lebih dari itu, semestinya diciptakan manfaat lain.

"Misalnya ada pembatasan BBM bersubsidi, kemudian ada konversi BBM ke gas. Kan mestinya kita mendapatkan manfaat besar dari memproduksi konverternya. Kita juga dapat manfaat besar dari produksi gasnya," kata ekonom Econit Hendri Saparini saat diskusi di Pressroom, Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (1/3).

Tetapi yang terjadi saat ini malah sebaliknya. Dalam tiga bulan yang dikonsep pemerintah soal kebijakan energi ini, kata Hendri, bisa dibayangkan  apa yang terjadi.

"Kalau tiga bulan bisa dibayangkan, kita tidak siap gasnya, tidak siap konverternya. Berarti yang ada kita mengimpor. Jadi, secara ekonomi keuntungan dari kebijakan publik ini sangat minimal. Hanya menurunkan anggaran subsidi BBM," ujarnya.

Sebenarnya, lanjut Hendri, ada peluang penciptaan ekonomi yang besar, hilang begitu saja. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan kebijakan energi pemerintah ini masih buruk. "Saya yakin ini tidak hanya untuk kebijakan BBM," ujarnya.

Hendri malah curiga, opsi kenaikan, pembatasan juga koversi gas itu sebagai taste the water.

"Misalnya, masyarakat ditakut-takuti dengan pembatasan BBM bersubsidi, apakah pindah ke pertamax atau ke gas. Gas ketakutannya banyak, dan itu biayanya besar. Sementara pertamax kenaikannya tinggi. Akhirnya masyarakat ya sudah digiring untuk penaikan BBM saja," terang Hendri.

"Jadi, akhirnya kenaikan BBM menjadi first best, jadi pilihan terbaik. Jadi kalau disurvei masyarakat memilih kenaikan BBM," tambahnya.[ACH/jUPAR]